Dana Syariah

Memperluas Edukasi Teknologi Finansial, Dana Syariah Indonesia Hadir di Fintech Exhibition Samarinda 2019

Perkembangan sistem teknologi finansial di Indonesia sangat cepat dan meningkat, khususnya pada aspek Peer to Peer Lending (P2PL). Per 7 Agustus 2019, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat terdapat 127 perusahaan teknologi finansial yang terlah terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Pada awal bulan September 2019, telah diselenggarakan pameran teknologi finansial Fintech Exhibition 2019 yang berlokasi di Atrium Big Mall Kota Samarinda, Kalimantan Timur. tersebut kembali diselenggarakan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) yang didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pameran teknologi finansial tersebut dilaksanakan selama dua hari, tepatnya tanggal 03 – 04 September 2019.

Kegiatan Fintech Exhibition 2019 dihadiri oleh lebih dari 50 platform fintech, salah satunya adalah Dana Syariah Indonesia. Dana Syariah Indonesia merupakan salah satu platform Peer to Peer Lending (P2PL) berbasis syariah yang sudah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan ikut berpartisipasi mendukung program pemerintah untuk memberikan edukasi guna meningkatkan sosialisasi dan inklusi keuangan digital di Indonesia.

Acara Fintech Exhibition 2019 dilaksanakan untuk memberikan sosialisasi dan juga edukasi kepada pengunjung acara yang dihadiri oleh berbagai pelaku usaha, mahasiswa, dan juga masyarakat umum yang berada di daerah Kota Samarinda dan sekitarnya. Sebagai salah satu perusahaan teknologi finansial berbasis syariah, Dana Syariah Indonesia mencoba membantu pengunjung dan juga masyarakat untuk mengembangkan dana mereka melalui pendanaan yang berdasarkan hukum Islam.

1. HATI-HATI, TRANSAKSI INI BERISIKO TINGGI. ANDA DAPAT SAJA MENGALAMI KERUGIAN ATAU KEHILANGAN UANG. JANGAN BERUTANG JIKA TIDAK MEMILIKI KEMAMPUAN MEMBAYAR. PERTIMBANGKAN SECARA BIJAK SEBELUM BERTRANSAKSI.
2. Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Pendanaan dengan Penerima Pembiayaan, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak.
3. Risiko pembiayaan atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Pendanaan. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini.
4. Penyelenggara dengan persetujuan dari masing-masing Pengguna (Pemberi Pendanaan dan/atau Penerima Pembiayaan) mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola dan/atau menggunakan data pribadi Pengguna ("Pemanfaatan Data") pada atau di dalam benda, perangkat elektronik (termasuk smartphone atau telepon seluler), perangkat keras (hardware) maupun lunak (software), dokumen elektronik, aplikasi atau sistem elektronik milik Pengguna atau yang dikuasai Pengguna, dengan memberitahukan tujuan, batasan dan mekanisme Pemanfaatan Data tersebut kepada Pengguna yang bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud.
5. Pemberi Pendanaan yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman pembiayaan, disarankan untuk tidak menggunakan layanan ini.
6. Penerima Pembiayaan harus mempertimbangkan tingkat imbal hasil dan biaya lainnya sesuai dengan kemampuan dalam melunasi pembiayaan.
7. Setiap kecurangan tercatat secara digital di dunia maya dan dapat diketahui masyarakat luas di media sosial.
8. Pengguna harus membaca dan memahami informasi ini sebelum membuat keputusan menjadi Pemberi Pendanaan atau Penerima Pembiayaan.
9. Pemerintah yaitu dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, tidak bertanggung jawab atas setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh Pengguna, baik Pemberi Pendanaan maupun Penerima Pembiayaan (baik karena kesengajaan atau kelalaian Pengguna) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kesepakatan atau perikatan antara Penyelenggara dengan Pemberi Pendanaan dan/atau Penerima Pembiayaan.
10. Setiap transaksi dan kegiatan pembiayaan atau pelaksanaan kesepakatan mengenai pembiayaan atau yang melibatkan Penyelenggara, Pemberi Pendanaan dan/atau Penerima Pembiayaan wajib dilakukan melalui escrow account dan virtual account sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut merupakan bukti telah terjadinya pelanggaran hukum oleh Penyelenggara sehingga Penyelenggara wajib menanggung ganti rugi yang diderita oleh masing-masing Pengguna sebagai akibat langsung dari pelanggaran hukum tersebut di atas tanpa mengurangi hak Pengguna yang menderita kerugian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
11. Jika anda menghubungi dan atau dihubungi oleh nomor telepon/Whatsapp dan atau akun media sosial diluar nomor telepon/Whatsapp dan atau akun media sosial resmi milik PT Dana Syariah Indonesia, maka segala risiko akan menjadi tanggung jawab anda dan PT Dana Syariah Indonesia akan terlepas dari segala tanggung jawab dari akibat yang ditimbukan dari adanya komunikasi/interaksi/ chat tersebut. PT Dana Syariah Indonesia tidak mempunyai/menunjuk atau bekerjasama dengan pihak manapun untuk menggunakan selain nomor telepon / Whatsapp dan atau akun media sosial resmi milik PT Dana Syariah Indonesia yang terdapat pada situs ini untuk menghubungi anda.
12. Kami akan menjaga kerahasiaan Data Pribadi Anda. Namun demikian, Anda setuju bahwa kami dapat mengungkapkan Data Pribadi Anda kepada pihak yang dianggap perlu oleh kami yang terkait dengan kegiatan usaha kami sebagai Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, termasuk namun tidak terbatas kepada:
  1. direktur, komisaris, atau karyawan;
  2. mitra serta penyedia jasa penunjang atas aktivitas usaha PT Dana Syariah Indonesia, termasuk mitra kerjasama channeling, penyedia payment gateway, bank, penyelenggara sertifikasi elektronik untuk pembuatan tanda tangan elektronik, konsultan hukum, konsultan keuangan, konsultan teknis dan konsultan pajak untuk memberikan jasa penunjang yang relevan;
  3. Fintech Data Center (FDC) yang didirikan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), untuk keperluan pelaporan data pembiayaan Anda sebagai Penerima Dana di PT Dana Syariah Indonesia;
  4. pihak-pihak lain yang terkait dengan kegiatan usaha PT Dana Syariah Indonesia; dan
  5. Otoritas Jasa Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta pihak yang berwenang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Danasyariah.id merupakan Fintech Peer to Peer Financing berbasis Syariah di Indonesia yang telah berizin & diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain diawasi oleh OJK, Danasyariah.id juga memiliki Dewan Pengawas Syariah yang di rekomendasikan langsung oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
(DSN-MUI).
Danasyariah.id memberikan layanan bagi pendana untuk memproduktifkan aset dan dananya dengan prinsip Syariah dan Aman. Segera tingkatkan & produktifkan dana Anda Bersama Danasyariah.id dan menciptakan pemberdayaan ekonomi ummat.
Change Yourself. Change Your Future. #AyoHijrahFinansial

Daftar Sebagai Pendana

Daftar Sebagai Penerima Pendanaan

08

Oct

Memperluas Edukasi Teknologi Finansial, Dana Syariah Indonesia Hadir di Fintech Exhibition Samarinda 2019

Admin

Berita Lainnya

21

Apr

Danasyariah Dukung Penyelenggaraan Musda II DPD Himperra DKI Jakarta

Admin

14

Apr

Danasyariah dan BPRS PNM Mentari Resmi Jalin Kerja Sama Strategis

Admin

08

Apr

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 H

Admin

Ingin tahu lebih detil?

Media Peliput Kami

Temukan Kami di Channel Resmi Kami :